TEROR POCO-POCO Di TAHUN POLITIK (kado 10 tahun Kota Tidore Kepulaun)

TEROR POCO-POCO Di TAHUN POLITIK

(kado 10 tahun Kota Tidore Kepulaun)

MUHDAR ADAM

Wkl. Ketua Komite Pusat Liga Mahasiswa NasDem

Wkl. Ketua DPW Partai NasDem Maluku Utara

....Belasan tahun silam,negeri para raja ditimur jauh dihantam badai reformasi
Gugusan wilayah para raja yang dikenal dengan moloku kie raha
kemudian terbelah oleh muslihat pemekaran,
dengan segala keterbatasan serta terbata-batakita 
terpaksa mengurus diri kita sendiri,
sambil tetap mengemis belas kasih kepada Pemerintah NKRI,
agar alokasi anggaran pembangunan kita jangan lagi disunat.
Bangsa-bangsa besar dengan sejarah gemilang,
berjasa besar menambah jumlah luas wilayah NKRI sampai PAPUA,
dengan sumber daya alam yang mumpuni,
akhirnya hanya mengemis,sambil berharap belas kasih dari Pemerintah Pusat....

TERJEBAK DIPUSARAN GRAFE, mungkin begitulah Tidore saat ini. Sebagai sebuah kota baru, setelah pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah. Tidore tentunya berdialektika, tetapi dalam tempo yang sangat lamban. Seperti Grafe, tempo yang mengalun sangat pelan dan sedih. Padahal negeri ini memiliki tradisi dan warisan leluhur seperti cakalele, soya-soya, kabata, juga tradisi bahari yang dinamis, penuh semagat yang bergelora dengan tempo Allegro atau Allegratto. Tapi kini, kota leluhur bergerak pada irama sangat pelan, tentunya dalam tempo grafe. Setidaknya itu yang dirasakan, sejak Mei sepuluh tahun silam resmi dimekarkan. Menyedihkan, dan sepertinya belum juga usai. 

Tahun 2013 hingga dua tahun kedepan, Kota Tidore berada dalam pusaran tahun politik, Pemilihan Gubernur, Pemilu 2014 juga Pemilukada pada tahun berikutnya. Bukannya pesimis ataukah pasrah, tetapi mencoba realistis dengan situasi saat ini, tentunya seraya berharap semoga masih ada “Garaki” kesadaran juga tekad untuk berbenah.  Berada dalam pusaran tahun politik, tentunya harus ada ikhtiar yang cukup untuk melengkapi yang kurang, mengejar yang tertinggal, memperbaiki, membangun garaki-kolektif agar menjadi lebih baik. Sebab kekuatan sebuah bangsa dalam memelihara Kebajikan/Keadaban (virtue), serta memberi makna terhadap demokrasi, hanya terjadi jika komitmen masyarakat dan elite atau pemerintah untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok.

keteladan leluhur dan Garaki-Kolektif.

Sebagai sebuah kekuatan kultural, tentunya Tidore memiliki dodia gosimo, dolabolo, dalil tifa juga dalil moro, sebagai falsafah hidup (velue), melahirkan kebajikan budaya (civic culture), yang sangat kokoh, menjadi landasan untuk membangun, memelihara kebajikan bersama (civic virtue), guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Society welfare). Ikhtiar bersama menjadi sangat penting, terutama Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.  Apalagi Kota ini didirikan dengan semboyan “ Toma Loa Se Banari”. Pemerintah harus konsisten dalam upaya berbenah, menyiapkan diri untuk terus bergerak secara dinamis,  melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, sebagaimana visinya; Mewujudkan Tidore yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera. Tentu saja dalam bingkai toma loa se banari. 

Pada usia sepuluh tahun, Tidore adalah kota yang masih belia. Tetapi sejarah memberikan fakta yang lain. Sudah ribuan tahun, Tidore menjadi Pusat Pemerintahan. Jauh sebelum Portugis dan Spanyol datang mencari rempah-rempah pada abad 16 M. Pelajaran penting dari sejarah panjang paradaban kita, sebagaimana yang mulia Sultan Saifuddin, seorang negarawan besar yang mejalin kerja sama luar negeri dengan beberapa Negara Eropa, tetap menjadikan dirinya sebagai seorang teladan. Tidak mengikuti apalagi terjebak pada hedonisme budaya barat ataukah Eropa. Keteladanan juga terlihat dalam diri seorang Jou Barakati, Sultan Nuku. Berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah airnya, dengan tidak mengenal kompromi apalagi tunduk kepada kelonialis. Sang Prins Rebel, Memperkokoh pertahanan maritim, mempertahankan wilayah juga membangun kekuatan ekonomi-politik, untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah keteladanan (virtue) yang hampir punah dari perilaku elite atau pemimpin kita, (tentu saja untuk tidak dikatakan telah hilang..!).

Keteladanan tidak sekedar penting, tapi juga sangat perlu dalam upaya menyiapkan ikhtiar untuk berbenah. Karena setelah memeriksa manuskrip, buku tambaga para leluhur, kita sudah tua sebagai sebuah pusat peradaban, kita telah menjadi Polis atau Nation State. Jika merujuk pada POLITICA Aristoteles, maka Tidore lebih tua dari usia Republik ini. Dengan modal keteladanan dan warisan leluhur yang dimiliki, tentunya berbenah bukanlah situasi yang sulit seperti melacak “gundik atau selir” Ahmad Fathanah, Pendekar Sapi Hitam-Partai Putih. Atau menelusuri rekening  gendut milik gurango batak Labora Sitorus, ditanah Raja Ampat. Setidaknya kita mengharapkan kearifan, juga niat baik Pemerintah, para Elite Poltik, para pemimpin, mereka harus menjadi Saihu, menjadi teladan, membangun Garaki-Kolektif, mengarahkan haluan Kora-Kora kearah perubahan dan kesejahteraan. Menjadi teladan adalah keniscayaan bagi para pemimpin, sebab mereka tidak sekedar mengisi patahan sejarah yang retak. Tugas para pemimpin adalah menjadi Auliya, pemimpin umat untuk Membangun Paradaban.

HUT ke Sepuluh dan Teror Poco-Poco

Syahdan, pada momentum perayaan sepuluh tahun terbentuknya Kota Tidore, terkuak sebuah penampakkan, yang mengindikasikan keteladanan juga kearifan pemimpin itu telah pudar, menguap entah kemana; sira mote kore ma linga, hilang  tertiup angin. Kota dengan semboyan toma loa se banari, berubah seperti negeri antah-berantah. Parade pergeseran identitas, memudarnya keteladanan dan gagalnya pendidikan politik menjadi campuran tiga kali satu yang encer juga keropos. Mewujudkan Kota yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera hanyalah susunan kata-kata tanpa makna. Semua warisan leluhur menjadi semu, menjadi bayang-bayang, dalam cengkraman Teror Poco-Poco. Ritual memperingati pengurangan usia (baca:hari ulang tahun), semestinya menjadi ruang evaluasi diri. Menghitung kembali setiap kegagalan, mengoreksi setiap kekurangan. Sungguh memperihatinkan, ketika momentum evaluasi diri, telah berubah menjadi ajang serimonial yang tidak berdampak pada upaya memperbaiki atau pun berbenah. 

Sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf, lupa juga salah, tentu kita harus menjadikan tahun kesepuluh sebagai tahun koreksi. Tahun periksa-ulang apa yang telah kita kerjakan. Memeriksa lembar-lembar rekening tagihan, sehingga PLN tak lagi bermazhab “pemadaman bergilir” atau lampu jalan dalam kegelapan. Mengkalkulasi ulang kongsi-kongsi politik setegah kamar, sehingga biaya perjalanan dinas tidak lagi Mubazir. Dengan aljabar sederhana, mengurai kerumitan angka-angka sehingga Tugulufa, Buku Mangga dan Trasmirgasi di wilayah Oba, tidak lagi menyandera keuangan daerah. Tahun Koreksi ini menjadi perlu, agar pemimpin juga elit tidak mejadi beban lain, yang menghambat pembangunan. Periksa ulang adalah hajatan serius, yang harus dilakukan. Sehingga torang samua tidak terjebak dalam teror poco-poco, lantas menjadi picik.

Kepicikan sangat nyata terlihat, ketika kegagalan demi kegagalan diramu menjadi rorano, mengobati pendertiaan rakyat dengan karnaval GOYOBA (goyang dan obral bentuk badan), ditempat umum dengan dalih lomba poco-poco. Sepertinya para pemimpin, pejabat pemerintah atau elit politik, cukup menikmati racikan kesedihan yang telah di poles menjadi kegemberiaan sesaat. Lalu kota diubah menjadi arena sirkus yang memuakkan. Bukankah rasa ingin muntah itu, juga terjadi pada orong-orang dilingkaran kekuasaan? Mual dengan suguhan  goyoba, hingga hampir muntah dengan teror poco-poco, saat menghadiri acara di Kelurahan Indonesiana beberapa waktu lalu. Poco-poco telah menjadi senam kebugaran, pada ranah regional, telah menjadi diskursus kebudaayaan di beberapa Negara Asia karena klaim muasal gerakan-gerakannya. Hal sebaliknya justeru terjadi di negeri para leluhur, poco-poco adalah teror. Membuat masyarakat lupa dengan “janji-janji politik” lima tahun lalu, karena nalarnya dibutakan oleh seragam baru yang diberikan oleh politisi tertentu, atau tim sukses tertentu.

Pada momentum Politik 2013 dan 2014, lomba poco-poco adalah teror transaksi politik dalam bentuk yang lain. Teror poco-poco dan politik transaksi ini, hanya bermuara pada dua hal; pertama. Sang politisi terpilih lagi dan melupakan janji-janjinya, kedua masyarakat yang hak politiknya telah ditukar dengan atribut lomba poco-poco, tetap menjalani hidup seperti 5 tahun sebelumnya. Poco-poco laksana candu, yang digunakan oleh kekusaan juga elit politik guna menutupi kegagalan serta kepicikan, melepas tanggungjawabnya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tanpa keteladanan, kita gagal menjadikan prosesi perayaan HUT ke 10 sebagai momentum membenahi diri. Kehilangan civic culture, lomba poco-poco tak lebih dari sebuah teror, yang tidak lagi menyehatkan tubuh tapi membutakan nalar dan menggadaikan hak politik.

Tersesat Dijalan Yang Benar

Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country, “Jangan Tanya Apa Yang Negara Berikan Untuk Anda, Tetapi Tanyakanlah Apa Yang Anda Berikan Untuk Negara”. Demikian John Fitzgerald Kennedy, sang Presiden Amerika yang terkenal itu, memberikan keteladanan bagi warganya. Hal yang tidak mungkin dihindari, bahwa masyarakat Kota Tidore adalah masyarakat dunia. Sebagai warga dunia yang Global, tentunya kita harus membuka diri untuk berinterkasi dengan orang lain, bangsa lain, bahkan dari Negara lain. Dan yang demikian itu, patut diteladani dari sikap yang mulia Sultan Saifuddin. Bekerja sama dalam sebuah hubungan yang setara, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Toh, moderen itu sederhananya bisa dimaknai dengan bergerak seirama perubahan, tetapi tatap menjunjung tinggi dodia gosimo yang kita warisi dari para leluhur, sebagai jati diri kita. Sebab kebebasan dan keterbukaan itu, tidak sama dengan merusak kabajikan budaya (civic culture), yang menjadi sandaran hidup dalam membangun peradaban. Dengan menjadi manusia moderen bukan berarti bersepakat dengan parade goyang dan orbal bantuk tubuh dengan dalih apapun. Dan jika lomba poco-poco dicitrakan sebagai bentuk kerterbukaan atau moderensisasi, bukankah kita masih memiliki virtue (kebajikan/keadaban) untuk memilih Tersesat Tapi Dijalan Yang Benar?. Menjadi masyarakat dunia yang berfikir terbuka, bergumul dalam keterbukaan budaya global, dengan tetap berdiri kokoh diatas nilai-nilai kultural, sehingga tidak tersesat dalam   ruang hampa tanpa identitas.

Konon setelah kematian, setiap pemimpin dimintai pertangungjawaban atas kepemimpinannya. Tentunya tidak diawali dengan pertanyaan: siapa juara 1 lomba poco-poco?. Dan yang demikian itu mengisyaratkan bahwa, masyarakat terutama Pemimpin juga Elit Politik, masih memiliki Garaki-Kolektif  mewujudkan Peradaban yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera dalam bingkai Toma Loa Se Banari, semoga....!. Selamat Ulang Ulang Tahun ke Sepuluh. jhoe.